Kolonialisasi Inggris di Afrika (Bagian 2)

Konsep Politik Kolonial Inggris

Latar belakang Inggris datang ke Afrika adalah untuk menerapkan sistem indirect rule yang bertujuan untuk membimbing penduduk bersama penguasa-penguasa bumiputera untuk mencapai status pemerintahan sendiri dengan cara mempergunakan sebaik-baiknya elemen-elemen dalam masyarakat yang telah dikenal dan dihargai oleh penduduk. Berdasarkan sistem ini maka fungsi pemerintah Inggris bukan menghancurkan kebudayaan dan lembaga-lembaga penduduk bumiputera, tetapi bahkan mempertahankan elemn-elemen yang positif, kemudian digabungkan dengan elemen-elemen berdasarkan gagasan Barat.

Pada tahun 1926 konsep Dual Mandate yang dikemukakan oleh Lugard dan mengandung arti bahwa tugas Inggris di Afrika adalah untuk memenuhi kepentingan Inggris dan penduduk Afrika. Seperti negara-negara kolonis lainnya, Inggris menuntut koloninya untuk dapat memenuhi kebutuhan politik, ekonomi dan moril negeri metropolitan. Akan tetapi disamping itu pembangunan yang dilakukan dikoloni dalam banyak bidang untuk memajukan pendidikan, lalu lintas, perdagangan, ekonomi, kesehatan, pengadilan, penghapusan perbudakan dan sebagainya membawa pengaruh dan perkembangan positif bagi penduduk bumiputera.

Prinsip pokok politik kolonial Inggris yang disebut trusteeship, dimana pemerintah Inggris berkedudukan sebagai pembimbing penduduk bumiputera untuk mencapai pemerintahan sendiri walaupun mengambil waktu yang lama. Lugard berpendapat bahwa Inggris sebagai ”trustee” berkewajiban melakukan pembangunan bagi kemajuan dan peradaban penduduk Afrika dan disamping itu juga Inggris berkewajiban untuk mengembangkan sumber-sumber ekonomi Afrika. Sumber hukum untuk koloni harus dicari di koloni itu sendiri bukan dari pemerintah metropolitan. Administrasi pemerintahan indirect rule memberi kesempatan bagi penduduk bumiputera untuk mencapai pemerintahan sendiri. Inggris bercita-cita agar koloni-koloni yang telah memperoleh pemerintahan sendiri itu menjadi anggota Commonwealth.

Sesudah Perang Dunia II, politik kolonial Inggris tidak banyak berubah. Kecenderungan umum diseluruh wilayah milik Inggris di Afrika adalah untuk: Menambah jumlah anggota perwakilan yang terdiri dari orang-orang Afrika dalam dewan-dewan baik eksekutif maupun legislatif. Memasukkan elemen memilih dalam dewan-dewan eksekutif. Memberikan perhatian lebih kepada pembangunan bidang ekonomi dengan menggunakan bantuan-bantuan berdasarkan program yang direncanakan.

Lord Hailey dan juga seorang pegawai kolonial Inggris, mengemukakan bahwa kegagalan Ingggris bukan dalam hal melakukan eksploitasi, tetapi dalam hal organisasi pembangunan ekonomi yang kurang sistematis. Ia juga menyatakan bahwa Inggris tidak akan berhasil baik dalam membangun lembaga-lembaga politik yang berdasarkan sumber-sumber materiil yang lemah, kesehatan yang kurang memuaskan dan pikiran-pikiran yang tidak maju.

Pelaksanan Politik Kolonial Inggris di Afrika Barat.

Dalam bidang sosial, sesuai dengan program memperluas dan memperdalam kekuasaan Inggris serta melakukan pasifikasi keadaan, maka ia melakukan tindakan sebagai berikut:

• Mengirim rombongan untuk melakukan penelitian terhadap daerah pedalaman.
• Memperluas daerah kekuasaan Inggris diwilayah Nigeria
• Memperbaiki pusat kedudukan pemerintah, dari Lokoya ke Zungeru yang terletak ditepi sungai Kaduna, 12 mil dari Wushishi, tempat garsinun Inggris.
• Memperbaiki lalulintas, sehingga hubungna lalulintas tidak hanya mengambil jalan sungia seperti sediakala, tetapi juga dengan kereta api.
• Membuat macam-macam peraturan
• Mendirikan badan-badan pengadilan.

Rombongan penyelidik dengan tugas meneliti keadaan sosial dan keadaan alam Nigeria Utara segera dikirim dan hasilnya akan besar artinya bagi pelaksanaan program tersebut. Makin luas daerah yang dikuasai oleh Inggris, makin terasa bahwa lalulintas melalui sungai tidak lagi memadai. Demi lancarnya jalan pemerintahan, pengangkutan barang-barang dagangan dan terjaminnya keamanan, maka dibentuklah departemen lalulintas. Pada waktu itu Lagos Railway yang beroperasi di Nigeria Selatan baru menghubungkan Lagos dengan Ibadan. Jalan kereta api ini diperluas ke utara sampai Jebba melalui Ilorin. Atas usul Lugard, disebelah utara didirikan jalan tram yang menghubungkan Zungeru dengan Wushishi. Pembuatan jalan kereta api dibagian utara ini dipercepat karena dua masalah yaitu: (1) kapas Nigeria yang diakui sangat bagus kwalitasnta dapat diekspor secara besar-besaran. (2) insiden pemberontakan di Satiru, dimana pemberontakan ini dipimpin oleh Mahdi.

Dalam bidang politik, perluasan kekuasaan Inggris didaerah utara ini dilakukan dengan cara memberi “surat penunjukan” kepada emir-emir didaerah itu. Surat tersebut berisi bahwa emir yang ditunjuk menjadi kepala daerah harus mengakui kekuasaan protektorat sebagai penguasa tertinggi dan mengikuti perintah High Commissioner.

Pengaruh kepala-kepala daerah bumiputera masih dipertahankan, rakyat diperintah melalui pemimpin-pemimpin yang berkuasa secara turun temurun atau karena dipilih. Susunan pemerintah yang menggunakan pengaruh kepala daerah bumiputera berarti bahwa lembaga-lembaga atau dewan-dewan yang telah lama ada dapat berlangsung terus. Hokum, adapt kebiasaan local tetap berlaku. Akan tetapi para pejabat-pejabat bumiputera bukanlah penguasa yang bebas menjalankan pemerintahan. Mereka diangkat an ditunjuk oleh High Commissioner dan harus tunduk kepada isi “surat penunjukan”.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dibentuk badan-badan pengadilan yang disebut Supreme Court, Provincial Court, dan Native Coart. Pengadilan tertinggi berada dibawah dibawah kepala kehakiman Inggris, menggunakan prosedur dan hokum Inggris, mempunyai kekuasaan mengadili segala macam perkara didaerah kota, asal bukan perkara penduduk bumiputera. Pengadilan bumiputera mengadili perkara bumiputera dengan menggunakan hukum dan tradisi penduduk.

Daerah kekuasaan Inggris semakin luas, jumlah residen yang semula hanya dua orang ditambah, masing-masing menjadi kepala daerah provinsi. Diseluruh daerah terdapat 11 provinsi dan dibagi menjadi 40 distrik, masing-masing distrik dibawah kekuasaan seorang pegawai urusan politik. Pegawai ini dibantu oleh dua atau tiga orang asisten dan menjalankan tugas yang pada dasarnya mempertahankan barlangsungnya pemerintahan kolonial Inggris. Tugas-tugasnya adalah mendengarkan keluhan-keluhan penduduk, mengadili perkara-perkara yang dimintakan banding, mengusut ketidak adilan, memberi saran perbaikan untuk penguasa lokal. Rencana tentangn sistem pemerintahan yang dibuat secara kebetulan ini membawa hasil yang baik dan memakan biaya yang sedikit, oleh sebab itu diterima baik oleh kementrian Tanah Jajahan.

Dalam bidang pendidikan, Sir Donald Cameron membuat rumusan tentang sistem indirect rule, memperluas bidang pendidikan denagn mendirikan Higher College di Yaba, sebuah perguruan yang tingkatannya tertinggi di Nigeria pada waktu itu. Dalam bidang pendididkan Barat, daerah Selatan lebih maju daripada daerah Utara. Diprovinsi Utara selama beratus-ratus tahun diselenggarakan sekolah-sekolah ayng berdasarkan agama Islam. Pada tahun 1930 pendidikan untuk anak-anak perempuan disebelah Utara baru dimulai.

Pemerintah colonial mulai memperluas bidang pendidikan. Karena banyak pemuda-pemuda yang dikirim kenegara-negara Barat untuk menuntut pelajaran yang lebih mendalam, maka pada generasi baru muncul golongan terpelajar yang mulai mengenal gagasan-gagasan politik, bentuk-bentuk revolusi baik sosial maupun politik. Dalam bidang ekonomi, Kemajuan ekonomi di Sierra Leone merupakan jembatan untuk mendekatkan daerah protektorat dan koloni. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1930 sumber-sumber penghasilan terbesar berupa tambang-tambang maupun pertanian terdapat didaerah pedalaman.

Pelaksanan Politik Kolonial Inggris di Afrika bagian Selatan

Sesudah perang Boer II berakhir, kekuasaan Inggris di Afrika bagian selatan meliputi Cape Colony, Natal, Orange Colony, Transvaal dan tiga daerah High Commissioner. Tiga daerah ini berada dibawah kekuasaan Inggris, sedangkan empat koloni lainnya berkembang sendiri, menjadi Uni Afrika Selatan dan pada tahun 1948 secara resmi mulai melaksanakan politik ”aparthied”.

Pelaksanaan sistem indirect rule di koloni tidak selalu sama. Pada tahun 1951-1955 sistim indirect rule di Bechuana diganti dengann direct rule, karena danya masalah Khama dikalangan suku Bamangwate. Masalah tersebut yaitu ketika Seretse Khama yang merupakan kemenakan Tsekedi yang menjadi kepala suku Bamangwate menikah dengan wanita Inggris. Pernikahan ini ditentang oleh Tsekedi. Dalam sidang tradisionil, sidang pertama memutuskan menentang tindakan Seretse, sidang kedua tidak dapat mengambil keputusan dan sidang ketiga menerima Seretse sebagai kepala suku bersama isterinya. Tsekedi sangat menentang keputusan tersebut.

Pemerintah Inggris khawatir akan timbulnya konfllik dalam suku tersebut. Oleh sebab itu, maka pada tahun 1950 pemerintah memutuskan mengasingkan Seretse dari protektorat Bechuana selama lima tahun dan dan dalam waktu yang sama itu Tsekedi dilarang tinggal di reseve. Kekosongan kepala suku ini mengakibatkan sistim indirect rule diganti dengan direct rule.

Sesudah mengalami pengasingan selama enam tahun, Seretse dikembalikan kedaerahnya dan menjabat sebagai kepala suku. Isteri dan anak-anknya dapat diterima oleh suku Bamangwate. Mulailah Seretse menghadapi tugas-tugas berat didaerhnya. Pada tahun 1966 Bechuanaland memperoleh keerdekaan. Nama negeri baru ini adalah Botswana dan Sir Seretse Khama menjabat Presiden pertama.

Kepala suku, Subhousa II berusaha memerintah sebaik-baiknya dengan cara melakukan kerjasama dengan seluruh penduduk Swazi, baik Hitam maupun Putih. Kesulitan besar yamh dihadapi adalah menyangkut masalah pendidikan, ekonomi, dan politik. Dibandingkan dengan Basutoland, kemajuan pendidikan di Swaziland lebih lemah. Hanya 25% dari jumlah anak dalam usia sekolah belajar disekolah-sekolah dan sebagian besar terdiri atas anak-anak perempuan. Dalam bidang politik negeri ini menghadapi kesulitan dalam mengubah sistem pemerintahan ”dual” yang berdasarkan pemerintahan tradisionil menjadi sistim pemerintahan modern secara Barat. Namun demikian gagasan-gagasan demokrasi mulai berkembang didaerah itu dan kepala suku memegang peranan besar dalam memajukan daerahnya.

Dalam bidang pendidikan, dibandingkan dengan Swaziland dan Bechuanaland, pendidikan di Basutoland mengalami perkembangan yang paling maju. Pendidikan berada ditangan misi Gereja Evangeli Paris dan Gereja Katolik Roma. Dua pertiga muridnya terdiri atas anak-anak perempuan. Kesadaran naisonal sangat kuat, mereka selalu menentang usaha penggabungna dengan Uni Afrika Selatan walaupun dalam kenyataannya ekonomi mereka tergantung kepada Uni.

Pelaksanaan Politik Kolonial Inggris di Afrika Tengah.

Dalam bidang ekonomi, tanah-tanah yang subur jatuh ketangan orang-orang Eropa dan peraturan pajak itu memaksa orang-orang Hitam mengikuti sistem ekonomi uang, berarti mereka terpaksa bekerja pada orang Eropa agar memperoleh uang.

Sejak permulaan abad 20 makin banyak pendatang baru dari Eropa yang datang ke Rhodesia Selatan. Mereka mengusahakan pertanian ditanah-tanah yang subur atau membuka pertambangan. Para kolonis yang makin besar jumlahnya itu menghendaki kedudukan yang tidak tergantung lagi pada pemerintah Inggris.

Dalam bidang sosial, bertambahnya penduduk kolonis secara tiba-tiba sesudah perang berakhir membawa gagasan-gagasan baru yang menyangkut masalah ras. Perdana menteri Golfrey Huggins yang mempunyai gagasan liberal, menyatakan bahwa masyarakat Putih tidak dapat hidup tanpa buruh Hitam. Kehidupan orang Hitam harus ditingkatkan, tetapi orang-orang Afriak itu harus tetap tinggal ditempat mereka masing-masing.

Huggins juga membuat peraturan pemilihan seperti yang pernah dijalankan di provinsi Cape. Sistem pemerintahan itu ditujukan kepada semua ras dengan ketentuan bahwa yang dapat memiliki hak pilih adalah mereka yang mempunyai pendapatan sebesar £ 100 per tahun atau kekayaan sebesar £ 150 dan lulus tes bahasa Inggris. Hasilnya tidak seorangpun dari penduduk bumiputer dapat memiliki hak pilih. Pada umunya mereka jatuh dalam menempuh tes bahasa. Akibatnya parlemen Rhodesia Selatan tetap dikuasai oleh orang-orang Eropa.

Rhodesia Utara mengalami perkembangan yang berbeda. Sebagai daerah protektorat, penduduk bumiputera ”dilindungi” itu tidak memiliki hak pilih. Hanya warganegara Inggris yang mempunyai hak pilih dan mereka mendapat separuh jatah jumlah kursi di dewan legislatif. Pemerintah menunjuk orang Eropa yang diberi tugas mewakili penduduk bumiputera.

Pada tahun 1948 ketika pemerintah Afrika Selatan dengan resmi melaksanakan politik ”apartheid”, penduduk bumiputera Rhodesia Utara makin menentang kekuasaan Putih di negerinya. Dengan maksud agar supremasi Putih di Afrika Tengah dapat dipertahankan, Higgins dan Roy Welensky menyetujui gagasan pemerintah Inggris. Konferensi untuk membicarakan masalah tersebut segera diadakan, akan tetapi dalam konferensi tersebut tidak terdapat wakil penduduk bumiputera. Akibatnya Dr. Banda memimpin delegasi kepada pemerintah Inggris dan memprotes tindakan orang-orang Putih di Afrika Tengah. Wakil-wakil Afrika tersebut diterima oleh menteri Tanah Jajahan yaitu James Griffiths yang berasal dari partai buruh. Dimana menteri ini meyakinkan Dr. Banda dan kawan-kawannya bahwa usul yang akan disampaikan oleh masyarakat Putih di Afrika Tengah tidak akan diterima. Akan tetapi karena adanya perubahan kabinet akhirnya usul pemebntukan federasi oleh masyarakat Eropa di Afrika Tengah diterima.

Pada tahun 1964 Rhodesia Utara mendapat status ”self goverment dan mengganti namanya dengan Zambia. Demikian pula Nyasaland yang mnegambil nama baru yaitu Malawi.

Kembali ke bagian 1
Lanjutkan ke bagian 3