Maritim dalam Bingkai Sejarah (3)

Perkembangan Maritim Indonesia Modern 

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5,8 juta km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km persegi, sudah sepatutnya Indonesia memiliki strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan. Jika dipetakan di belahan bumi lain, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak antara Irak hingga Inggris (Timur-Barat) atau Jerman hingga Aljazair (Utara-Selatan). Letaknya yang strategis, ditopang po­tensi sumber daya alam berlimpah, membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai kekayaan alam bumi kha­tulistiwa. Tak heran, ancaman dan gangguan terus menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa ha­rus segera membangkitkan maritime domain awareness, atau ke­sadaran lingkungan maritim. Hal itu dibutuhkan karena bang­sa Indonesia se­ka­rang tidak lagi memiliki budaya bahari. Se­hing­ga, perlu dibangun kem­bali upaya penyadaran. Upaya ini ha­rus sam­pai pada penyadaran efek­tif terhadap segala sesuatu yang m­e­nyangkut lingkungan ma­ritim merupakan hal vital bagi ke­amanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia, serta menunjang upaya mene­gak­kan harga diri bangsa. 

Menyadarkan bahwa laut adalah aspek alamiah yang paling mem­pe­­­ngaruhi kehidupan poleksosbudhankam nasional meru­pakan isu yang paling utama dan menarik perhatian. Di sini pemerintah harus menjadi ujung tombak, dan untuk itu pemerintah Indonesia perlu segera menetapkan sebuah National Maritime Policy dalam rangka pemanfaatan laut bagi kemakmuran bangsa, sekaligus untuk mengembangkan kembali budaya bahari bangsa, yang tujuan akhirnya penguasaan laut nasional yang dapat menegakkan harga diri bangsa. 

Pakar hukum laut internasional, Prof Hasjim Djalal, menyatakan sudah sepatutnya Indonesia memiliki konsep negara maritim (maritime policy). Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimak­sud adalah negara mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk men­sejahterakan rakyatnya. “Tapi, sayang kita sebagai negara ke­pu­­lauan terbesar di dunia, negara belum mampu memanfaatkan po­tensi sumberdaya laut,” kata Hasjim.

Maritim Di Nusantara Sebelum Kedatangan Bangsa Barat. 

Sebelum masuknya pedagang Eropa ke Nusantara, kemaritiman di Nusantara berkembang dengan adanya kota-kota pelabuhan yang dijadikan tempat transaksi perdagangan. Dengan jalur Selat Malaka merupakan jalur pelayaran terpenting pada saat itu. Banten, Demak, Malaka, Samudra Pasai, merupakan kerajaan-kerajaan yang memiliki pelabuhan-pelabuhan dagang yang cukup berkembang. Dan menjadi tolak ukur perkembangan kemaritiman di nusantara pada masa itu. 

Maritim Di Nusantara Masa Portugis dan Spanyol. Sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol, di nusantara telah timbul kota-kota dagang (Emporium) yang satu sama lainnya saling berhubungan dan menjalin hubungan perdagangan. Baik di wilayah Jawa, Sumatera atau bahkan Nusantara Bagian Timur (Spice Island). Yang pada umumnya melakukan pelayaran di wilayah Pantai Timur Sumatera (Sumatera), Pantai Utara Jawa (Jawa).

Setelah kedatangan Portugis ke Malaka, dan dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. dan terus melakukan pelayaran sampai ke Maluku. Hal ini tentu saja merubah perkembangan kemaritiman di wilayah Nusantara. Yang tadinya Pantai Timur Sumatera di jadikan jalur utama pelayaran dan jalur perdagangan utama, beralih menjadi ke Pantai Barat Sumatera. Maka dengan hal itu, pelabuhan / kota-kota dagang yang ada di wilayah Pantai Barat Sumatera mengalami kemunduran. 

Sejak akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 tiba gilirannya orang-orang Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis datang ke nusantara. Motif kedatangan bangsa Belanda ini adalah motif ekonomi dan petualangan. Belanda mendarat di Banten di bawah Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Di daerah Jawa, Belanda tidak terlalu di terima dengan baik. Tetapi setelah Belanda sampai di Maluku, merupakan hal penting bagi perkembangan kemaritiman di nusantara. 

Pada tahun 1619 VOC, menaklukan Jakarta dan merebutnya dari tangan Pangeran Wijayakrama. Setelah Jakarta berhasil ditaklukan maka, VOC mendirikan kantornya di Jakarta, hal ini untuk membendung politik Ekspansi Sultan Agung untuk menguasai seluruh Jawa, yang dikhawatirkan oleh VOC dapat menyaingi VOC. 

Literatur
A.B. Lapian, 1991. Sejarah Nusantara Sejarah Bahari, Pidato pengukuhan disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta: FSUI.
A. Reid, 1993. Southeast Asia in theAge of Commerce 1450-1680. Vol. I: The Lands below the winds. New Haven: -
B.B. Utomo, 1993. Sriwijaya di Palembang sebagai Pusat Agama Buddha. Palembang: PEMDA Sumatra Selatan.
D.G.E. Hall, 1988. Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional,
D. H. Burger, 1962. Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I. Jakarta: Pradnjaparamita.
Hans-Dieter Evers, 1985. Traditional trading networks of Southeast Asia” Bieleveld:
K.R. Hall. 1985. Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia University of Bielevel,
Singgih Tri Sulistyono. 2012.Rempah-Rempah, Imperialisme, dan Perubahan Peta Kekuatan Maritim di Nusantara Abad XVI-XVII, pengantar diskusi pada Panel Rempah #1, Yogyakarta, 5 Januari 2012. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press.
Soekmono,1992. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II Yogyakarta: Kanisius,
V.J.H. Houben, H.M.J. Maier and W. van der Molen, 1992. Looking in Odd Mirrors: The JavaSea Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Asië en Oceanië Leiden Universiteit